Review Buku: “Ketika Sejarah Berseragam, Membongkar Ideologi Militer Dalam Menyusun Sejarah Indoneisa”

Penulis              : Katharine E. McGrego

Penerjemah      : Djohana Oka

Penerbit            : Yogyakarta; Syarikat, 2008

Tebal                : XXVII + 459 hlm

 

            Dalam buku karya dari Khatarine ini secara garis besar mengisahkan tentang kiprah militer yang ikut andil dalam penulisan sejarah bangsa. Periodesasi yang digunakan dalam buku ini lebih berfous pada masa pemerintahan presiden Soeharto yang kala itu memang sangat mengedepankan kepemimpinan yang bersifat militeristik. Penulisan judul “Ketika Sejarah Berseragam, Membongkar Ideologi Militer Dalam Menyusun Sejarah Indonesia” dapat dipahami maksud dari penulis yang menggunakan kata sejarah berseragam dimaksudkan bahwa pikiran rakyat telah diseragamkan atau dengan kata lain diindoktrinasikan oleh rezim yang berkuasa. Pikiran rakyat dibentuk agar selaras dengan pikiran pemerintah yang kala itu mengagungkan kaum militer sebagai pahlawan sejati. Bentuk-bentuk indoktrinasi yang dilakakukan pemerintah kala itu melalui buku, film, museum, pelatihan-pelatihan, dll.

            Untuk mengoptimalkan pratik indoktrinasi, pemerintah melakukan upaya pembuatan narasi sejarah versi mereka sendiri untuk membentuk suatu legitimasi atas kekuasaan mereka. Sepeti yang dikatakan Michael Sturner yakni “Di negeri tanpa sejarah, masa depan dikuasai oleh mereka yang menguasai isi ingatan, yang merumuskan konsep dan menafsirkan masa lalu”. Pada zaman dahhulu hingga sekarang sejarah selalu menjadi alat yang efetif bagi penguasa untuk mencari legitimasi maupun untuk melanggengkan kekuasaanya.

Dalam setiap aksi yang dilakukan pemerintah selalu muncul satu orang tokoh yangmana tokoh ini adalah ujung tombaknya pemerintah, seorang propagandis pemerintah, beliau bernama Nugroho Notosusanto. Selama masa pemerintahan orde baru beliau pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Sejarah ABRI pada tahun 1965-1985. Beliau juga pernah menjabat sebagai mentri pendidikan pada masa orde baru guna menyebarluaskan doktrin pemerintah kepada masyarakat melalui cerita-cerita sejarah dalam buku pendidikan, film-film dokumenter, dan museum.

Karya yang pernah dibuat beliau bersama Angkatan Darat dengan komando dari jendral A.H. Nasution adalah buku yang berjudul “Sedjarah Sngkat Perdjuangan Bersendjata Bangsa Indonesia” yang digunakan sebagai pembelaan atas tafsiran militer pada peristiwa pemberontakan kelompok komunis di Madiun pada tahun 1948. Beliau juga ikut dalam sebuah proyek sebagai penanggung jawab untuk penyusunan buku induk sejarah bangsa yang berjudul Sejarah Nasional Indonesia khususnya pada volume lima dan enam. Dalam buku tersebut diceritakan bahwa hanya orang-orang dari militerlah yang berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari ancaman disintegrasi dengan menafikan beberapa fakta bahwasannya ada sebagian dari kelompok militer yang memaikan peran penting terhadap pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah.

Pada masa orde baru juga dibangun monumen yang bertujuan untuk melakukan desoekarnonisasi (menghilangkan pengaruh Soekarno) dan juga agar supaya masyarakat tahu peran-perang militer yang dianggap sebagai pahlawan nasional. Salah satu contoh monumen tersebut adalah Diorama Monumen Nasional yang telah ada seja masa Soekarno. Namun pada masa Soeharto diorama tersebut dirubah sesuai dengan versi Soeharto dengan menghilangkan beberapa adegan yang dirasa tidak penting. Dalam versi Soeharto diorama tersebut memperlihatkan kewibawaan Soekarno dalam memberantas komunis di Indonesia. Ada pula sumur lubang buaya yang dijadikan sebagai monumen oleh orde baru yang yang di sekitar monumen lubang buaya dibangun pula monumen Pancasila Sakti dimana dalam monumen tersebut memperlihatan kebengisan dan kesadisan kelompok komunis terhadap para ketujuh jendral yang memiliki jasa besar bagi negeri.

Sepak terjang beliau (Nugroho Notosusanto) sebagai propagandis bagi penguasa orde baru bisa dibilang cukup sukses dalam menanamkan pemikiran-pemikiran militer ke dalam masyarakat. Bahkan setelah tumbangnya rezim orde baru pengaruh dari pemikiran masih tetap eksis diantara masyarakat.

Pada bagian selanjutnya dalam buku ini, Khatarine juga menyoroti bagaimana peran militer dalam kancah perpolitikan bangsa. Akibat dari pemberlakuan keadaan darurat tahun 1957 dan 1963 serta digunakannya konsep jalan tengah yang prakarsai oleh A.H Nasution membuat militer memiliki dua kewenangan yakni dalam bidang pertahanan dan sosialpolitik. Konsep ini dikenal secara luas sebagai konsep dwifungsi militer. Sebelumnya pada pertengahan tahun 1950-an militer telah memiliki kewenangan demikian namun hal tersebut masih samar-samar. Kemudian setelah adanya kudeta 1965 oleh PKI, konsep dwifungsi militer semakin ditegaskan oleh pemerintah. Para anggota militer pada waktu itu selain menduduki jabatan yang terdapat dimiliter juga memegang jabatan-jabatan kunci yang terdapat dalam pemerintahan negara.

Setelah wafatnya Nugroho Notosusanto dan pensiunnya anggota militer generasi tahun 1945. Fokus militer maupun pusat sejarah ABRI tidak lagi menekankan pada tema-tema sejarah pada masa sebelumnya, namun lebih keupaya militer untuk membentuk suatu legitimasi untuk generasi selanjutnya. Kebijakan militer ini dilaksanakan salah satunya oleh Museum Keprajuritan Nasional yang penekanan lebih kepada para pahlawan sebelum kemerdekaan dan dukungan bagi perjuangan anti-kolonial.

Buku ini dapat dianggap sebagai suatu oase yang memberikan perspektif baru  yang sama sekali berbeda dari perspektif pemerintah yang telah ada selama ini. Buku ini juga dapat digunakan sebagai pembanding untuk buku-buku yang telah ada sebelumnya agar supaya masyarakat umum maupun anggota milliter dapat melihat sejarah masa lalu yang lebih objektif dan tidak terlalu terjebak dalam romantisme masa lalu yang dibuat orde baru.